PROSEDUR PERMINTAAN PELAYANAN KAPAL DAN BARANG PELAYANAN ( ADMINISTRASI PENYANDARAN KAPAL DI PPSA)

PROSEDUR PERMINTAAN

PELAYANAN KAPAL DAN BARANG

A.     PELAYANAN ADMINISTRASI PENYANDARAN KAPAL DI  PPSA

Sebelum melakukan kegiatan di pelabuhan, perusahaan pelayaran, bongkar muat, dan EMKL bersama-sama mengajukan permintaan pelayanan kapal dan barang dengan mengisi blanko PPKB (Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang), yang di dalamnya berisi permintaan:

1.       pelayanan labuh tambat kapal;

2.       pelayanan air kapal;

3.       pelayanan pandu kapal/tunda telepon

4.       pelayanan barang;

dengan melengkapi/ dilampiri dokumen pendukung, antara lain:

1.       Master cable;

2.       Surat ukur kapal;

3.       Ship’s particulair,

4.       Manifes;

5.       Loading list/SI/SBO (surat bukti obslag);

6.       stowage plan;

7.       SPKBM (surat perintah kerja bongkar muat);

8.       KPPK (Keputusan Penetapan Penyandaran Kapal);

9.       Operation planning (OP);

10.   Surat pernyataan menjaga kebersihan dermaga;

11.   1B1 khusus kapal tanker untuk pelayanan jasa pipa terpadu;

12.   surat izin truck losing,

13.   Bukti pembayaran upper.

Setelah melengkapi dokumen tersebut di atas, proses pelayanan kapal dan barang ditetapkan di forum PPSA, yang di hadiri oleh:

1.       PT (Persero) Pelabuhan Indonesia  selaku coordinator;

2.       Administrator pelabuhan selaku pengawasan umum;

3.       Perusahaan pelayaran selaku user,

4.       PBM selaku pelaksana kegiatan bongkar muat di pelabuhan;

5.       EMKL selaku user pemilik barang atau yang mewakili pemilik barang;

6.       Bea dan Cukai selaku petugas pemeriksa kelengkapan dokumen barang;

7.       Karantina hewan dan tumbuh-tumbuhan selaku petugas pemeriksa pelaksanaan karantina manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk mencegah penularan penyakit;

8.       Surveyor selaku petugas survei barang yang akan dibongkar atau dimuat di kapal;

9.       Ban untuk mempermudah jasa pelayanan di pelabuhan.

Pelaksanaan penetapan untuk pelayanan tersebut di sepakati bersama dan ditandatangani oleh pihak PT (Persero) Pelabuhan Indonesia selaku operator pelabuhan sekaligus coordinator PPSA. Kemudian hasil penetapan di PPSA disebarluaskan ke instansi terkait, antara lain Administrator Pelabuhan, Bea dan Cukai, Karantina Perusahaan Pelayaran, PBM, EMKL, dan instansi lainnya yang memerlukan.

Setelah ada penetapan di PPSA, secara operasional pelayanan kapal dan barang dapat disampaikan sebagai berikut:

1.       Pelayanan kapal masuk (berlabuh di kolam pelabuhan)

a.   Secara berkala (mingguan) perusahaan pelayanan menyampaikan daftar  rencana kedatangan kapal (ship arrival list/SAL) untuk perencanaan periode satu minggu yang akan datang ke pelabuhan Belawan (PPSA)

b.   Perusahaan pelayaran mengajukan permintaan pelayanan kapal masuk dengan form PPKB dilampiri Nota Uper.

c.   PPSAmenetapkan keputusan penyandaran kapal.

2.       Pelayanan kapal tambat

a.       Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum kapal tiba, perusahaan pelayaran bersama-sama perusahaan bongkar muat mengajukan permintaan pelayanan kapal tambat, kegiatan bongkar muat, dan penumpukan barang dengan form PPKB ke PPSA dilampiri Nota Uper.

(1)     Bagi kapal yang disaratkan membayar upper.

(2)     Tidak melampirkan Nota Uper bila telah memenuhi ketentuan bebas uper.

b.       Pelabuhan (PPSA) merencanakan dan menetapkan serta menyetujui  Pelayanan penambatan kapal, kegiatan bongkar muat, dan penumpukan barang berdasarkan urutan kedatangan kapal dan skala prioritas.

c.       Pelayanan teknis kapal tambat, kedatangan bongkar muat barang, dan Penumpukan barang.

3.       Pelayanan kapal pindah tambat

a.       Perusahaan pelayaran bersama-sama perusahaan bongkar muat Mengajukan permintaan pelayanan kapal pindah tambat dan kegiatan bongkar muat dengan formPPKB ke PPSA.

b.       Pelabuhan (PPSA) merencanakan dan menetapkan serta menyetujui  Pelayanan pemindahan penambatan kapal, kegiatan bongkar muat, dan penumpukan barang berdasarkan urgensi.

c.       Pelayanan teknis kapal pindah tambat, kegiatan bongkar muat , dan Penumpukan barang.

4.       Pelayanan kapal keluar

a.       Perusahaan pelayaran mengajukan permintaan pelayanan kapal keluar  Dengan form PPKB ke pelabuhan.

b.       Pelayanan teknis kapal keluar.

c.       Penerbitan tagihan nota rampung.

Setelah ditetapkan di PPSA, dilakukan pelayanan fisik kapal yang meliputi pelayanan pandu, tunda, kepil, dan sandar kapal yang secara garis besar di bagi menjadi dua: pelayanan kapal, yaitu pelayanan pemanduan (pandu, tunda, dan kepil) dan pelayaran tambat kapal (dermaga yang digunakan kapal untuk tertambat/sandar).