ANALISA DAN KAJIAN TOL LAUT MENJADI SOLUSI TRANSPORTASI DI INDONESIA

ANALISA DAN KAJIAN TOL LAUT MENJADI SOLUSI TRANSPORTASI DI INDONESIA

Konsep tol laut yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu menarik investor Jepang Tsuneishi Ship Building untuk menanamkan modalnya ke Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Chairman & President Tsuneishi Holdings Yasuharu Fushimi saat menerima kunjungan Kepala BKPM Franky Sibarani di kantornya, Fukuyama, Jepang, kemarin.

Dia menjelaskan, sebelum memutuskan untuk merencanakan investasi ke Indonesia, Tsuneishi juga menjajaki kemungkinan berinvestasi di negara ASEAN lainnya, yaitu Kamboja, Vietnam, dan Myanmar.

"Kami yakin, program tol laut yang digagas Presiden Jokowi akan menjadikan industri perkapalan di Indonesia cukup bagus prospeknya. Hal itu menjadi pertimbangan kami memilih untuk merencanakan investasi di Indonesia, selain pertimbangan ekonomi lainnya. Kami berharap program tol laut tersebut dapat segera terealisasi," papar Yasuharu Fushimi dalam rilisnya yang diterima Sindonews, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Kepala BKPM Franky Sibarani juga menjelaskan tentang potensi ekonomi dari program tol laut. Dia memaparkan rencana pemerintah membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Pelabuhan tersebut terdiri dari, lima pelabuhan utama dan 19 pelabuhan feeder. Selain itu, Bappenas juga mencatat adanya kebutuhan 1.000 kapal setiap tahunnya, sementara industri galangan kapal saat ini hanya mampu memenuhi 30%.

"Potensi industri perkapalan sangat besar. Kebutuhan kapal bukan hanya untuk kapal barang, tapi juga kapal penumpang, ferry, kapal nelayan dan lain-lain. Karena itu, kita mengundang investor untuk mengisi kebutuhan tersebut," jelas Franky.

Kunjungan Kepala BKPM ke Tsuneishi Ship Building ini sebagai rangkaian kegiatan roadshow pemasaran investasi BKPM di Jepang pada 25-29 Mei 2015. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BKPM didampingi KJRI di Osaka Wisnu Edi Pratignyo, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan BKPM Azhar Lubis serta perwakilan BKPM di Tokyo.

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1005374/34/investor-jepang-kepincut-konsep-tol-laut-indonesia-1432611345

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk kembali menilik lokasi-lokasi yang rencananya akan dibangun pelabuhan tol laut. Sebab, menurut Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati, mayoritas dari 24 pelabuhan yang akan dibangun merupakan jalur pelayaran internasional. "Ketika kita petakan di mana lokus yang akan dibangun 24 pelabuhan itu adalah jalur perdagangan internasional. Kalau itu yang terjadi, harapan kita mengurangi biaya logistik antar pulau itu hanya mimpi," kata Enny ditemui usai diskusi akhir pekan lalu.  Padahal, apa yang diharapkan publik dengan adanya tol laut Jokowi adalah untuk menjawab tingginya biaya logistik. Tol laut juga diharapkan dapat meningkatkan volume dan transaksi pedagangan antar pulau, antar provinsi.  Namun, untuk memenuhi harapan tersebut, Enny bilang pemerintah tidak hanya harus menambah infrastruktur pelayaran. Diperlukan pembangunan industri di luar Pulau Jawa, sehingga barang-barang yang bisa dipertukarkan meningkat.  Enny menambahkan, infrastruktur pelayaran lebih perlu dibangun di kawasan industri baru, ketimbang di jalur internasional. Sayangnya, lokasi yang ada dalam rencana pemerintah saat ini dinilai justru malah membuat efisien barang-barang dari luar negeri.  Dus, harga barang-barang impor pun bisa menjadi lebih murah. "Yang terjadi, jalur perdagangan internasional lebih efisien. Justru biaya logistik yang dari impor lebih murah. Ini jangan sampai seperti itu," ucap Enny.  Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah mendesain konsep tol laut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 24 pelabuhan, terdiri atas pelabuhan yang menjadi hub internasional, pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. Sebanyak 24 pelabuhan itu antara lain, Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura.  "Cuma Pelabuhan Kuala Tanjung, Bitung dan Sorong yang akan dibangun baru. Sedangkan sisanya hanya perluasan atau pengeembangan" kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna, beberapa waktu lalu.  Dari 24 pelabuhan itu, lanjut dia, dibagi menjadi dua hubinternasional yaitu Kuala Tanjung dan Bitung yang akan menjadi 'ruang tamu' bagi kapal-kapal asing dari berbagai negara. Pemerintah juga menyiapkan enam pelabuhan utama yang dapat dilalui kapal-kapal besar berbobot 3.000 hingga 10.000 TeUS, yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong.  "Pelabuhan utama akan jadi jalur utama atau jalan tolnya. Sedangkan 24 pelabuhan dari Belawan sampai Jayapura disebut Pelabuhan Pengumpul," kata dia.

Bisnis.com, SURABAYA—Konsep integrasi sistem logistik laut dan darat yang diusung Presiden terpilih Joko Widodo akan menggabungkan rute berlayar kapal dengan jaringan rel kereta api.

Gubernur DKI yang akrab dipanggil Jokowi menguraikan pemikiran tol laut berdasar pada kondisi wilayah perairan yang notabene 2/3 dari luas Indonesia kurang diperhatikan. Padahal, negara lain yang memiliki luas laut yang dominan pasti mendasarkan infrastruktur perairan.

"Makanya kenapa saya usulkan tol laut. Ini bukan jalan tol. Tapi ujung barat sampai timur ada kapal yang lewat terus menerus," jelasnya saat berpidato di Muktamar PKB 2014 di Surabaya, Minggu (31/8/2014) malam.

Rute kapal dalam konsep tol laut tersebut meliputi Aceh, Jakarta, Surabaya, Nusa Tenggara, Maluku sampai Papua. Jalur tersebut akan menjadi rute utama, sedangkan distribusi ke kepulauan lain menggunakan kapal-kapal lebih kecil dibanding dengan armada di jalur utama.

Dia menilai bila kapal yang melintas di jalur utama tersebut rutin berlayar maka harga kebutuhan di Papua tidak akan selisih banyak dibanding di Jawa. Paling mahal selisih harga separuhnya, itupun bila sudah di pedalaman. Namun, tanpa jalur distribusi yang baik harga pun berlipat-lipat.

Seperti semen, kata Jokowi, di Jawa  Rp60.000-Rp70.000 per sak di pedalaman Papua bisa Rp1 juta-Rp1,5 juta per sak. Kondisi tersebut dinilai sebagai praktik ketidakadilan, sehingga sistem logistik  perlu perbaikan.

"Kalau bisa dilakukan untuk transportasi yang sekarang 15% dari harga sedangkan negara lain bisa 7%-10%. Artinya kan gede banget ongkosnya, ini harus dibenahi," tambahnya.

Bila sistem logistik yang nantinya diintegrasikan dengan sistem logistik nasional ini berjalan maka daya saing produk dalam negeri naik. Pasalnya, biaya logistik murah maka harga produk juga semakin terjangkau.

Sementara di sektor darat, konsep tol laut akan dipadukan dengan jaringan rel kereta api di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Jokowi menghitung kebutuhan pembangunan rel tersebut hanya Rp350 triliun.

Kebutuhan dana tersebut bisa saja tidak sepenuhnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab dengan perkiraan APBN 2015 sekitar Rp2.019 triliun dan setelah dikurangi pengeluaran untuk pendidikan 20%, bayar utang Rp400 triliun maka sisa untuk proyek ini sedikit.

"Kalau tidak APBN ya investasi , nanti dibagi-bagi, kalau tak menguntungkan APBN. Investasi kan cari yang menguntungkan," paparnya sembari menegaskan, asalkan ada niat model integrasi tol laut dengan jaringan kereta api ini pasti bisa diselesaikan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menjelaskan, program tol laut yang diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah beroperasi saat ini. Namun memang, pelayanan yang diberikan masih sebatas pelayaran jarak pendek (short sea shipping) dengan kapal-kapal kecil yang melayani beberapa daerah.

Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Prihartono mengungkapkan, tol laut Jokowi mulai beroperasi sejak Februari 2015. Tol laut banyak diwujudkan di wilayah Timur Indonesia. "Tol laut sudah jalan. Contohnya untuk Papua melayani rute Sorong ke Waisai. Ada juga Surabaya ke Makassar. Jadi sebagian besar untuk Indonesia bagian Timur dan melayani pelayaran jarak pendek," ujar dia kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Bambang menjelaskan, kapal yang melintas di tol laut rute ini adalah kapal-kapal berukuran kecil yang mengangkut barang dan penumpang. Pengoperasian kapal tersebut terjadwal dua kali dalam sehari. berbeda dengan dahulu, kapal-kapal tersebut hanya berlayar jika menerima pesanan atau carter. 

"Kami belum mengevaluasinya paska pengoperasian tol laut. Biasanya per tiga bulan dievaluasi. Tapi yang pasti ini akan mengurangi biaya logistik cukup signifikan," tegas Bambang. Dia menargetkan, sebanyak 24 pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program tol laut Jokowi akan terkoneksi paling lambat pada 2017.

Seluruh kapal-kapal tersebut dioperasikan oleh PT Pelni (Persero), sedangkan untuk operator pelabuhan dioperasikan oleh PT Pelindo IV. Menurut Bambang, sampai saat ini belum ada pihak swasta yang masuk untuk memanfaatkan tol laut. 

Selain kedua perusahaan pelat merah tersebut, tol laut juga akan didukung oleh Angkutan Sungai, Danau, dan Pelabuhan (ASDP). Oleh karena itu, ASDP mendapatkan dana segar sebesar Rp 1 trilun dari Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dana tersebut akan dipergunakan untuk membangun dermaga baru dan membeli kapal guna membangun konektifitas transportasi antar pulau di Indonesia. Sekaligu menjadikan Pelabuhan Merak menjadi pelabuhan berskala internasional dan lebih modern.

ASDP Cabang Merak akan mempergunakan dana tersebut untuk membangun dermaga VI dan VII. Tak hanya itu, fasilitas penunjang lainnya pun akan dibangun. Bahkan, pembangunan dermaga VI pun yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kementrian Perhubungan akan di ambil pembangunannya oleh Kementerian BUMN. (Fik/Gdn)

Ini Daftar 24 Pelabuhan yang Jadi Bagian Tol Laut Jokowi

Konsep tol laut sebenarnya sama dengan konsep dari proyek Pendulum Nusantara.

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah mendesain konsep tol laut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 24 pelabuhan. Terbagi atas pelabuhan yang menjadi hub internasional, pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna membeberkan, sebanyak 24 pelabuhan itu antara lain, Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang. 

Ada pula, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura. 

"Cuma Pelabuhan Kuala Tanjung, Bitung dan Sorong yang akan dibangun baru. Sedangkan sisanya hanya perluasan atau pengembangan," ucap Dedy kepada wartawan saat ditemui di Bandung, seperti ditulis Sabtu (15/11/2014). 

 Dari 24 pelabuhan itu, sambung dia, terbagi dua hub internasional yaitu Kuala Tanjung dan Bitung yang akan menjadi'ruang tamu' bagi kapal-kapal asing dari berbagai negara. 

Selanjutnya, Dedy menuturkan, pemerintah menyiapkan enam pelabuhan utama yang dapat dilalui kapal-kapal besar berbobot 3.000 hingga 10 ribu TeUS. Enam pelabuhan itu adalah Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong. 

"Pelabuhan utama akan jadi jalur utama atau jalan tolnya. Sedangkan 24 pelabuhan dari Belawan sampai Jayapura disebut Pelabuhan Pengumpul," paparnya. 

Sebanyak 24 pelabuhan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari 110 pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Sementara total pelabuhan di Tanah Air sekitar 1.230 pelabuhan. 

Lanjut Dedy, konsep tol laut ini tengah menunggu kepastian dari Presiden Jokowi. Konsep pelabuhan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan Presiden. 

"Konsepnya ditentukan rencana teknokratik, nanti kan dievaluasi tim Jokowi. Nah pada 15 Januari saat Peraturan Presiden RPJMN terbit, apakah tetap berjalan sesuai konsep atau ada perubahan. Bisa saja pindah tergantung kemauan Jokowi, tapi kemungkinan besar tetap konsep ini," jelas dia. 

Dia mengaku, desain tol laut ini adalah konsep dari Pelindo dan McKansey. Perubahan sangat dimungkinkan terjadi karena melihat 86 pelabuhan lain yang dioperasikan Pelindo memiliki IRR tinggi.  Sedangkan sisa dari 110 pelabuhan dari total 1.230 pelabuhan dikelola oleh Satuan Kerja Perhubungan, Provinsi dan lainnya."Jadi belum menguntungkan. Kalau sudah menguntungkan pasti diambil Pelindo," tegasnya.   (Fik/Ndw)